Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz. Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti pentingnya fungsi subsidi kereta api sebagai bagian dari PSO (Public Service Obligation). Menurutnya, kereta api sebagai transportasi massal seharusnya disiapkan oleh negara untuk melayani seluruh masyarakat tanpa ada pemilahan atau diskriminasi.

Hal ini menyusul terungkapnya dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam dokumen yang diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama itu tercantum beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Kereta Api.

Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, yang disebutkan "perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pengguna KRL".

Menurut Neng Eem tidak seharusnya ada perbedaan perlakuan dalam menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak, serta siapa penerima bantuan dan siapa yang bukan. “Kereta api harus melayani semua masyarakat secara adil dan setara,” ujar Neng Eem saat diwawancarai Parlementaria di Gedung DPR RI, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PKB tersebut juga menekankan bahwa tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api menunjukkan kebutuhan yang besar terhadap moda transportasi ini. Kondisi berdesak-desakan di dalam kereta menunjukkan bahwa kapasitas saat ini masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

“Transportasi publik yang layak dan nyaman adalah hak semua warga negara, dan sudah seharusnya kita bekerja bersama untuk mencapainya”

Hal ini dianggapnya sangat tidak layak dan tidak sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang seharusnya mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang. Oleh karena itu, Neng Eem menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan kereta api.

“Menambah jumlah gerbong (kereta) dan memperbaiki fasilitas adalah beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa layanan transportasi ini benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Transportasi publik yang layak dan nyaman adalah hak semua warga negara, dan sudah seharusnya kita bekerja bersama untuk mencapainya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan menerapkan pemberian subsidi kepada pengguna KRL berdasarkan NIK.  Melalui NIK, data ekonomi penumpang akan terbaca sehingga diputuskan apakah mereka berhak mendapatkan subsidi.

Wacana pemberian subsidi untuk KRL berbasis NIK pun menjadi ramai perbincangan masyarakat luas dan netizen. Bahkan tak hanya KRL, wacana serupa akan diterapkan kepada pengguna KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang,  KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta dan LRT Jabodebek. (pun/rdn)